Mendengar kata wartawan, kita mungkin akan langsung merujuk pada wartawan media cetak atau televisi. Profesi wartawan seolah olah hanya milik media cetak dan televisi.
Padahal masih ada wartawan elektronik yang kiprahnya tidak banyak diketahui masyarakat.
Mereka adalah para jurnalis radio.
Kurang familiarnya jurnalis radio di masyarakat itulah yang melatarbelakangi ter bentuknya Komunitas Jur nalis Radio Jawa Tengah (KJR Jateng). Didirikan pada 1 April 2006 di Hotel Santika Semarang, komunitas itu bertujuan memberdayakan para jurnalis radio.
Keberadaan KJR diharapkan membuat jurnalis radio bisa memiliki profesionalitas dan posisi tawar yang lebih baik di masyarakat serta bisa membangun sinergi di antara mereka.
“Kalau bersatu, jurnalisme radio bisa menjadi satu kekuatan tersendiri, di samping jurnalisme cetak dan televisi. Karena sejauh ini, jurnalis radio itu relatif berjalan sendirisendiri,“ tutur Edhi Prayitno, salah seorang penggagas.
Organisasi yang beranggotakan para reporter radio dan awak radio itu kini telah memiliki sekitar 40-an anggota yang tersebar di Jawa Tengah. Jika pada awal berdiri, KJR hanya sekadar ajang bersilaturahmi antarreporter radio swasta di Semarang dan Jawa Tengah saja, kini kegiatannya lebih beragam.
Mulai dari mengadakan pelatihan atau workshop tentang jurnalistik radio untuk pelajar SMA/SMK maupun kalangan internal awak radio, hingga diskusi dan seminar yang bertema penyiaran.
“Beberapa waktu lalu kami mengadakan Roadshow Radio Journalism Goes to School di beberapa sekolah di Semarang. Sedangkan yang bersifat internal, kami pernah mengadakan beberapa pelatihan seperti workshop dan fieldtrip bertema lingkungan untuk jurnalis radio se-eks Karesidenan Semarang.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat menambah pengalaman dan kemampuan membuat feature radio bagi anggota,“ cerita Timotius Aprianto, Ketua Harian KJR.
Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama jurnalis, komunitas itu juga aktif dalam advokasi untuk para jurnalis yang mengalami ketidakadilan dalam menjalankan profesi. Misalnya, melakukan aksi solidaritas dan pernyataan sikap terhadap beberapa kasus kekerasan yang menimpa jurnalis di sejumlah kota di Indonesia.
*** DALAM melakukan kegiatannya, beberapa kendala juga pernah menghampiri komunitas yang telah berusia 4 tahun itu. Menurut Timi, sapaan Timotius, masalah waktu menjadi kendala terbesar.
“Sebagai jurnalis radio, kami punya target berita. Begitu mendapatkan informasi, kami harus langsung membuat beritanya saat itu juga karena berita radio itu harus cepat siar.
Aktivitas yang padat membuat susah untuk berkumpul. Harus cari waktu yang benarbenar pas, apalagi jadwal libur tergantung rolling dari kantor,“ ujar pria kelahiran Balikpapan itu.
Karena sifatnya yang independen, pendanaan pun menjadi persoalan tersendiri.
“Untuk mengatasinya, biasanya kami mencari dana secara mandiri dengan mencoba bekerja sama dengan instansi yang biasa kita liput,“ ungkap Timi.
Di sisi lain kurang familiarnya jurnalis radio di masyarakat menjadi persoalan tersendiri. Karena tidak “sementereng“ jurnalis cetak dan televisi, kadang terjadi diskriminasi. Ironisnya, itu berasal dari narasumber.
“Tapi tidak apa-apa karena kami punya segmen sendiri. Kami punya fans yang menanti informasi.“ Kurang populernya jurnalis radio juga memberikan pengalaman berbeda pada N Arni, Ketua KJR. Saat melakukan liputan mendalam untuk radio Deutsche Welle di Jerman, narasumber yang dia wawancarai banyak yang heran pada cara dia merekam suara atau bunyi untuk mencari atmosfer yang mendukung. Karena menggunakan alat perekam berstandar internasional yaitu recorder digital marantz, mikrofon, dan headset, membuat dia sering dianggap jurnalis televisi.
“Nggak cuma itu saja, masyarakat masih banyak yang tidak tahu cara kerja jurnalis radio. Ketika merekam suasana untuk atmosfer, kadang saya dikira orang gila karena menyorongkan mikrofon di jalan raya untuk atmosfer jalan, bunyi gamelan, laut, atau suara kapal. Menggelikan tapi menyenangkan,“ papar cewek berjilbab itu.
Seiring dengan tingginya pertumbuhan radio yang mengemas berita sebagai sajian utama, pada Desember 2009 ketika mengadakan reorganisai, penyusunan AD/ART pun disepakati sebagai pedoman perilaku berorganisasi. Tak hanya itu saja, supaya lebih luwes dalam melakukan berbagai kegiatan, pada Maret lalu, komunitas itu pun resmi diaktakan pada notaris agar berbadan hukum.
Bergabung dengan KJR, menurut Timi memiliki manfaat tersendiri, yaitu bisa menumpahkan idealisme secara bebas. Hal ini dikarenakan tidak adanya tekanan dari corporate sehingga lebih bebas dan lebih mudah jika ingin membuat kegiatan. Selain itu, di antara para anggota bisa sharing liputan untuk disiarkan.
“Kalau bikin feature yang di radio tempat kami bekerja tidak bisa disiarkan karena tidak sesuai, mungkin di radio lain lebih sesuai sehingga liputan itu bisa disiarkan. Ini membuat kami menjadi lebih bersinergi.“
Adapun syarat untuk menjadi anggota KJR cukup mudah, yaitu harus bergabung di radio. “Selain itu, dia juga mau meluangkan waktu untuk KJR meskipun komunitas ini nonprofit-oriented,íí imbuhnya.
Walhasil, anggota KJR pun beragam. Tak hanya awak radio seperti penyiar dan staf redaksi di radiosiaran tapi juga jurnalis dari berbagai media radio baik radio lokal, nasional dan internasional. Selain itu, ada juga jurnalis pemula dan jurnalis yang sudah berpengalaman di dunia radio. (62) ALLAELY HARDHIANI
Rubrik Komunitas harian Suara Merdeka edisi Minggu (27/6)
6.11.2010
Balai Monitor Jateng Panggil Radio Komunitas Lintas Merapi
11 Juni 2010 - 13:26 WIB
Andhika Puspita / Arwani
VHRmedia, Semarang - Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Semarang, Jawa Tengah memanggil pengelola Radio Komunitas Lintas Merapi yang berlokasi di Klaten. Pemanggilan yang dijadwalkan Selasa (15/6) depan itu tanpa menyebutkan alasan
Pengelola Rakom Lintas Merapi, Sukiman, mengaku tidak tahu mengapa dipanggil Balai Monitor Jawa Tengah. “Mereka hanya akan klarifikasi. Tapi saya tidak tahu apa yang akan diklarifikasi,” ujar Sukiman, Jumat (11/6).
Balai Monitoring Jawa Tengah yang dimintai konfirmasi soal itu tidak memberikan penjelasan. “Tim yang menemukan pelanggaran. Dan saya belum mendapat laporan apa pun mengenai itu. Jadi, saya tak bisa memberi jawaban, “ kata Retno, Kepala Pelaksana Harian Balai Monitoring Jateng, di Semarang, Jumat (11/6).
Meski demikian, Retno mengakui adanya pemanggilan tersebut, namun tanpa menjelaskan dasar aturan pemanggilan lintas provinsi. “Tolong saya nggak mau ngomong dengan media masalah ini,” katanya..
Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah, Zaenal Petir, mengatakan beberapa radio komunitas lintas provinsi sering mendapat pemanggilan seperti itu. “Biasanya rakom melanggar batas frekuensi, sehingga mengganggu frekuensi di wilayah lain. Namun untuk lebih jelasnya, Balai Monitoring yang memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan,” ujarnya. (E4)
Andhika Puspita / Arwani
VHRmedia, Semarang - Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Semarang, Jawa Tengah memanggil pengelola Radio Komunitas Lintas Merapi yang berlokasi di Klaten. Pemanggilan yang dijadwalkan Selasa (15/6) depan itu tanpa menyebutkan alasan
Pengelola Rakom Lintas Merapi, Sukiman, mengaku tidak tahu mengapa dipanggil Balai Monitor Jawa Tengah. “Mereka hanya akan klarifikasi. Tapi saya tidak tahu apa yang akan diklarifikasi,” ujar Sukiman, Jumat (11/6).
Balai Monitoring Jawa Tengah yang dimintai konfirmasi soal itu tidak memberikan penjelasan. “Tim yang menemukan pelanggaran. Dan saya belum mendapat laporan apa pun mengenai itu. Jadi, saya tak bisa memberi jawaban, “ kata Retno, Kepala Pelaksana Harian Balai Monitoring Jateng, di Semarang, Jumat (11/6).
Meski demikian, Retno mengakui adanya pemanggilan tersebut, namun tanpa menjelaskan dasar aturan pemanggilan lintas provinsi. “Tolong saya nggak mau ngomong dengan media masalah ini,” katanya..
Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah, Zaenal Petir, mengatakan beberapa radio komunitas lintas provinsi sering mendapat pemanggilan seperti itu. “Biasanya rakom melanggar batas frekuensi, sehingga mengganggu frekuensi di wilayah lain. Namun untuk lebih jelasnya, Balai Monitoring yang memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan,” ujarnya. (E4)
5.30.2010
Komunitas Jurnalis Radio (KJR) Kendal
Harian Semarang
29-05-10
Komunitas Jurnalis Radio (KJR) Pokja Kendal terbentuk
Ali Syaifudin, wartawan radio Rona Puspita Sukorejo FM Kendal terpilih menjadi ketua Komunitas Jurnalis Radio (KJR) Pokja Kendal. Pemilihan yang dilakukan di ruang Press Room Pemerintah Kabupaten Kendal ini berlangsung secara sederhana dan demokratis.
Menurut lelaki yang juga berprofesi sebagai pengajar ini, menjadi ketua KJR merupakan suatu tantangan yang tidak mudah, mengingat wartawan radio saat ini masih terdengar asing di telinga masyarakat.
"Radio itu yang dikenal penyiarnya, kalau bicara wartawan paling ya wartawan cetak atau televisi," ungkap Ali.
Ia menambahkan, setelah dirinya terpilih menjadi ketua KJR, langkah pertama yang akan dilakukan adalah mensosialisasikan KJR di semua radio-radio yang ada di wilayah Kabupaten Kendal. Selain itu juga membuat pelatihan jurnalistik radio untuk anak-anak SMA/SMK.
Sebagai gebrakan awal setelah pembentukan, Ali akan mengkoordinir wartawan radio untuk membuat feature radio bersama dalam sebuah acara budaya yang digelar oleh salah satu perusahaan besar yang ada di Kabupaten Kendal.
"Kami akan mengasah ketrampilan bersama-sama untuk ko-produksi feature radio,rencananya pertengahan Juni ini" Akunya.
Pemilihan ketua KJR diwakili oleh 10 perwakilan awak radio yang ada di Kendal. Sebagai ketua Ali Syaifudin (Radio Rona Puspita FM), Wakil ketua Afifudin ( Swara Kendal), Sekretaris Nurul (Pesona Bahari Kendal), dan Bendahara Anik K (Bos FM).
Komunita Jurnalis Radio (KJR) Pokja Kendal ini adalah kepanjangan tangan dari KJR Jawa Tengah. Organisasi yang berdiri sejak tahun 2005 ini merupakan sebuah organisasi profesi nirlaba yang bergerak dalam bidang pemberdayaan Jurnalis Radio khususnya menghadapi demokratisasi penyiaran.
Selain pemberdayaan Jurnalis Radio, juga berpretensi memberdayakan masyarakat dalam konteks penyelenggaraan negara, melalui informasi yang diudarakan dengan menggunakan frekuensi radio yang merupakan ranah publik di khususnya awa Tengah dan Indonesia pada umumnya.
4.25.2010
MK Uji Materi UU Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Senin, 26 April 2010 | 04:13 WIB
Jakarta, Kompas - Mahkamah Konstitusi masih menguji Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Ketentuan mengenai hak pengusahaan perairan pesisir dalam UU itu dinilai kontroversial dan bertentangan dengan konstitusi.
Hal itu dikatakan Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria di Jakarta, Sabtu (24/4). ”Memang ada pasal yang dinilai kontroversial. Pasal itu terkait hak pengusahaan perairan pesisir (HP3),” katanya.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Nurkholis Hidayat mengungkapkan, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memang mengajukan permohonan uji materi terhadap UU No 27/2007 kepada MK. ”Uji materi itu masih dalam proses,” katanya.
Menurut Nurkholis, ada ketentuan dalam UU No 27/2007 yang memberikan hak pengusahaan perairan pesisir kepada pihak swasta. Selain itu, swasta juga dapat mengalihkan atau mengomersialkan perairan pesisir kepada pihak lain.
Ketentuan seperti itu, menurut Nurkholis, jelas bertentangan dengan UUD 1945 yang menegaskan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Beberapa LSM yang tergabung dalam tim advokasi tolak HP3 telah mengajukan permohonan uji materi terhadap UU No 27/2007. Ketentuan UU No 27/2007 yang diuji terutama Pasal 1 Angka 18.
Dalam Pasal 1 Angka 18 UU itu dinyatakan, ”hak pengusahaan perairan pesisir, selanjutnya disebut HP3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu”.
Arif menambahkan, dalam UU No 27/2007, ada ketentuan yang menyatakan bahwa HP3 dapat diberikan kepada orang perorangan, badan hukum, dan masyarakat adat untuk jangka waktu selama 20 tahun.
Selain itu, menurut dia, HP3 juga dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Bahkan, HP3 dapat dijadikan jaminan utang atau diagunkan kepada pihak perbankan.
”Pengalihan HP3 kepada pihak lain itu dapat mengakibatkan akumulasi kepemilikan HP3 oleh pemilik modal besar,” ujarnya. Apabila terjadi akumulasi kepemilikan HP3 pada pemilik modal besar, kondisi itu dapat menimbulkan masalah sosial.
Dalam Pasal 20 Ayat 1 UU No 27/2007 disebutkan, HP3 dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan. Dalam Ayat 2 disebutkan, HP3 diberikan dalam bentuk sertifikat HP3. (FER)
Jakarta, Kompas - Mahkamah Konstitusi masih menguji Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Ketentuan mengenai hak pengusahaan perairan pesisir dalam UU itu dinilai kontroversial dan bertentangan dengan konstitusi.
Hal itu dikatakan Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria di Jakarta, Sabtu (24/4). ”Memang ada pasal yang dinilai kontroversial. Pasal itu terkait hak pengusahaan perairan pesisir (HP3),” katanya.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Nurkholis Hidayat mengungkapkan, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memang mengajukan permohonan uji materi terhadap UU No 27/2007 kepada MK. ”Uji materi itu masih dalam proses,” katanya.
Menurut Nurkholis, ada ketentuan dalam UU No 27/2007 yang memberikan hak pengusahaan perairan pesisir kepada pihak swasta. Selain itu, swasta juga dapat mengalihkan atau mengomersialkan perairan pesisir kepada pihak lain.
Ketentuan seperti itu, menurut Nurkholis, jelas bertentangan dengan UUD 1945 yang menegaskan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Beberapa LSM yang tergabung dalam tim advokasi tolak HP3 telah mengajukan permohonan uji materi terhadap UU No 27/2007. Ketentuan UU No 27/2007 yang diuji terutama Pasal 1 Angka 18.
Dalam Pasal 1 Angka 18 UU itu dinyatakan, ”hak pengusahaan perairan pesisir, selanjutnya disebut HP3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu”.
Arif menambahkan, dalam UU No 27/2007, ada ketentuan yang menyatakan bahwa HP3 dapat diberikan kepada orang perorangan, badan hukum, dan masyarakat adat untuk jangka waktu selama 20 tahun.
Selain itu, menurut dia, HP3 juga dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Bahkan, HP3 dapat dijadikan jaminan utang atau diagunkan kepada pihak perbankan.
”Pengalihan HP3 kepada pihak lain itu dapat mengakibatkan akumulasi kepemilikan HP3 oleh pemilik modal besar,” ujarnya. Apabila terjadi akumulasi kepemilikan HP3 pada pemilik modal besar, kondisi itu dapat menimbulkan masalah sosial.
Dalam Pasal 20 Ayat 1 UU No 27/2007 disebutkan, HP3 dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan. Dalam Ayat 2 disebutkan, HP3 diberikan dalam bentuk sertifikat HP3. (FER)
4.24.2010
Menggelitik Jurnalistik Profesi yang Jauh dari Profesional
Di negeri kita banyak istilah yang dipakai untuk para pekerja media. Mulai dari kuli tinta, wartawan, Jurnalis, reporter dan lainnya.
Tidak hanya itu, untuk istilah para pekerja media yang nyeleneh alias wartawan gadungan, juga tidak ketinggalan. Ada sebutan wartawan BODREK, istilah ini untuk sebutan wartawan yang cukup diberi uang seharga obat pening. Ada sebutan CNN alias Cuma Nengok-Nengok, ia tak memiliki media tapi suka bergabung dengan para Jurnalis di pusat-pusat pemberitaan, seperti kantor pemerintah, dia ada tapi tak pernah nulis berita. Ada sebutan Wartawan TEMPO, ini bukan wartawan dari majalah/harian tempo, tapi ini ejekan buat wartawan yang medianya tempo-tempo terbit, tempo-tempo tutup.
Istilah dan lelucon buat Jurnalis bukan tak beralasan. Profesi yang cukup memiliki peran penting bagi keberlangsungan Demokratisasi di negeri ini ternyata begitu gampangan. Profesi ini begitu gampang digunakan orang untuk mendapatkan uang, tak ada sanksi bagi mereka yang gadungan, tak ada syarat ketat untuk mendapatkan predikat seorang Jurnalis. Profesi ini pun begitu diminati para pengangguran, preman, tukang palak dan para markus alias mapia kasus. Tak heran bila profesi yang memiliki tugas cukup mulia sebagai penyambung lidah masyarakat ini nyaris kehilangan marwah. Ia sering digunakan bukan untuk tujuan semestinya sebagai Jurnalis yang bekerja independent, tapi sering digunakan untuk kepentingan materi, kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Sehingga tak heran, para Jurnalis pun mendapat cemoohan.
Namun begitu Pers ini seperti dua mata pisau yang berbeda. Di satu sisi banyak dihina, dicaci dan dianggap sumber keonaran. Tapi bagi pers yang berjalan pada koridornya, bukan tak jarang menjadi sumber inspirasi yang cemerlang. Kita contohkan saja gerakan koin Prita. Sadar atau tidak, peranannya begitu besar dalam menggerakkan hati masyarakat melalui media massa untuk menuntut keadilan. Tak kalah heboh kasus di Binjai, kasus anak yang dipenjarakan hanya karena persoalan pertengkaran dan akhirnya karena gencarnya media memberitakan sang anak pun dikembalikan kepada keluarga. Tidak sedikit persoalan-persoalan ketidak adilan menjadi konsumsi media untuk mendapatkan keadilannya kembali, tetapi bukan tak sedikit pula media menjual ketidak adilan untuk menghidupi medianya dengan mengambangkan sebuah kasus yang berakhir dengan suap menyuap.
Tidak Memberikan Ruang Yang Sama
Adalah pers yang digunakan sebagai media kampanye yang kini mulai bermunculan di musim pemilu dan pilkada. Hal ini juga menjadi bahagian yang tak kalah pentingnya untuk dibahas. Pemberitaan media juga sangat tidak memberikan ruang yang sama bagi seluruh kandidat. Contohnya saja pemilihan kepala daerah sekarang ini. Pola pemberitaan ini sudah mulai nampak sejak 3 bulan sebelum masa pemilihan. Akan terlihat, media ini mendukung si ini dan media itu mendukung si itu, tergantung pada pesanan, bahkan ada juga satu kandidat selalu diberitakan di hampir semua media dan satu kandidat sama sekali tak pernah mendapat ruang pemberitaan di media mana pun.
Pada pemilihan Walikota Medan periode lalu, ada media massa yang dibentuk khusus untuk media kampanye sang kandidat, berita yang muncul adalah berita mengangkat sang kandidat dan mendeskreditkan lawan politik. Ia hidup memang tak bertahan lama, masa kontraknya hanya khusus untuk pemilihan kepala daerah. Sayangnya, tak ada sangsi bagi media tersebut. Dewan pers pun tak cukup gigi untuk memberikan teguran kecuali sebatas himbauan dan berakhir pada mekanisme pasar yang menentukan.
Hal lain lagi yang cukup menggelitik adalah soal profesionalisme. Pekerja media dianggap sebagai Profesi yang Profesional. Kalau menuruti sebuah definisi, Profesional adalah orang yang memiliki 3 hal, skill, knowledge dan attitude. Skill disini berarti adalah seseorang itu benar-benar ahli di bidangnya. Knowledge, tak hanya ahli di bidangnya, tapi ia juga menguasai, minimal tahu dan berwawasan tentang ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan bidangnya. Dan Attitude, bukan hanya pintar dan cerdas...tapi dia juga punya etika yang diterapkan dalam bidangnya. Tapi pada kenyataannya banyak Jurnalis yang tidak profesional. Bahkan banyak perusahaan pers yang menempatkan Jurnalisnya tidak memiliki profesionalisme.
Sebagai tenaga professional selayaknya Jurnalis yang dilahirkan memiliki pendidikan khusus kewartawanan, ada standar yang diberikan kepada orang yang memasuki dunia Jurnalis. Inilah kegamangan yang hingga kini belum terjawabkan. Kalau seorang guru ia harus memiliki gelar sarjana keguruan, atau setidaknya memiliki Akta 4. Kalau seorang dokter ia harus memiliki gelar dokter dan dokter specialis, kalau seorang pengacara ia harus memiliki kartu pengacaranya. Dan hal ini didukung oleh perusahaan yang membutuhkan tenaga mereka. Lihat saja, tidak ada rumah sakit yang mempekerjakan orang yang tidak memiliki kemampuan medis, kecuali bila ia seorang Cleaning service. Tidak ada kantor pengacara yang bergabung diassosiasinya bila seseorang tersebut belum memegang kartu pengacara atau setidaknya ia seorang sarjana hukum. Demikian juga di lembaga pendidikan, hal tersebut kini sudah mulai diberlakukan, di sekolah swasta sekalipun, guru harus memiliki minimal akta 4.
Kenyataan Jurnalis di negeri ini benar-benar menggelitik, banyak Jurnalis yang tidak memiliki keahlian menulis berita bahkan tidak memahami kaedah berita, apalagi melaksanakan etika. Banyak Sarjana specifikasi jurnalistik yang disetarakan dengan orang yang tidak mengenyam pendidikan Jurnalistik. Dan diperparah lagi banyak perusahaan pers tidak memberikan pelatihan dan pendidikan Jurnalistik kepada Jurnalisnya. Asal sudah berani, bisa ngemop, keluarlah kartu pers. Tak perlu dibayar mahal, atau malah banyak yang tidak dibayar, bahkan turut memberikan "setoran" ke perusahaan. Dan lebih naifnya lagi, ada prilaku sejumlah Jurnalis dan sepertinya diaminkan redaksional, yakni Jurnalis membentuk stringer-stringer untuk membantunya bekerja memburu informasi. Mereka tidak dibekali apa-apa, bahkan tak jarang harus memodali diri sendiri untuk menyediakan fasilitas. Mereka tidak diseleksi, asal bisa bekerjasama. Keberadaan mereka tidak diakui perusahaan, gaji didapat dari upah berita yang dibagi dari Jurnalis yang terdaftar, tidak ada asuransi, tapi mereka bekerja layaknya seorang Jurnalis.
Dewan pers, komisi penyiaran, organisasi pers, tugasnya hanya sebagai penonton yang sibuk menjerit, bila ribut terjadi pelanggaran, kesalahan dalam pemberitaan dan penyiaran. Sibuk menuntut kebebasan pers, kebebasan berekspresi. Alih-alih bila terjadi pengekangan dalam mengakses informasi, Jurnalis tak pernah menang. Undang-undang pers no 40 tahun 1999 tidak menjadi sacral untuk sejumlah persoalan Jurnalistik yang menggelitik. Pelemahan Jurnalis lewat analogi undang-undang membuat sejumlah kasus berujung pada perdamaian tanpa proses hukum yang panjang dan melelahkan. UU Pers terlalu mahal untuk dijadikan salah satu pasal penjeratan.
Yah, Jurnalistik dunia yang masih menggelitik, bila aktivis dan para penggiat demokrasi masih tetap diam ditengah profesi Jurnalis masih terkebiri, bukan tidak mungkin keterbukaan informasi masih menjadi bahan lawakan dalam dagelan yang kian melelahkan.* **
Rika Suartiningsih
Penulis adalah Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, bekerja di Radio Kiss FM
Tidak hanya itu, untuk istilah para pekerja media yang nyeleneh alias wartawan gadungan, juga tidak ketinggalan. Ada sebutan wartawan BODREK, istilah ini untuk sebutan wartawan yang cukup diberi uang seharga obat pening. Ada sebutan CNN alias Cuma Nengok-Nengok, ia tak memiliki media tapi suka bergabung dengan para Jurnalis di pusat-pusat pemberitaan, seperti kantor pemerintah, dia ada tapi tak pernah nulis berita. Ada sebutan Wartawan TEMPO, ini bukan wartawan dari majalah/harian tempo, tapi ini ejekan buat wartawan yang medianya tempo-tempo terbit, tempo-tempo tutup.
Istilah dan lelucon buat Jurnalis bukan tak beralasan. Profesi yang cukup memiliki peran penting bagi keberlangsungan Demokratisasi di negeri ini ternyata begitu gampangan. Profesi ini begitu gampang digunakan orang untuk mendapatkan uang, tak ada sanksi bagi mereka yang gadungan, tak ada syarat ketat untuk mendapatkan predikat seorang Jurnalis. Profesi ini pun begitu diminati para pengangguran, preman, tukang palak dan para markus alias mapia kasus. Tak heran bila profesi yang memiliki tugas cukup mulia sebagai penyambung lidah masyarakat ini nyaris kehilangan marwah. Ia sering digunakan bukan untuk tujuan semestinya sebagai Jurnalis yang bekerja independent, tapi sering digunakan untuk kepentingan materi, kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Sehingga tak heran, para Jurnalis pun mendapat cemoohan.
Namun begitu Pers ini seperti dua mata pisau yang berbeda. Di satu sisi banyak dihina, dicaci dan dianggap sumber keonaran. Tapi bagi pers yang berjalan pada koridornya, bukan tak jarang menjadi sumber inspirasi yang cemerlang. Kita contohkan saja gerakan koin Prita. Sadar atau tidak, peranannya begitu besar dalam menggerakkan hati masyarakat melalui media massa untuk menuntut keadilan. Tak kalah heboh kasus di Binjai, kasus anak yang dipenjarakan hanya karena persoalan pertengkaran dan akhirnya karena gencarnya media memberitakan sang anak pun dikembalikan kepada keluarga. Tidak sedikit persoalan-persoalan ketidak adilan menjadi konsumsi media untuk mendapatkan keadilannya kembali, tetapi bukan tak sedikit pula media menjual ketidak adilan untuk menghidupi medianya dengan mengambangkan sebuah kasus yang berakhir dengan suap menyuap.
Tidak Memberikan Ruang Yang Sama
Adalah pers yang digunakan sebagai media kampanye yang kini mulai bermunculan di musim pemilu dan pilkada. Hal ini juga menjadi bahagian yang tak kalah pentingnya untuk dibahas. Pemberitaan media juga sangat tidak memberikan ruang yang sama bagi seluruh kandidat. Contohnya saja pemilihan kepala daerah sekarang ini. Pola pemberitaan ini sudah mulai nampak sejak 3 bulan sebelum masa pemilihan. Akan terlihat, media ini mendukung si ini dan media itu mendukung si itu, tergantung pada pesanan, bahkan ada juga satu kandidat selalu diberitakan di hampir semua media dan satu kandidat sama sekali tak pernah mendapat ruang pemberitaan di media mana pun.
Pada pemilihan Walikota Medan periode lalu, ada media massa yang dibentuk khusus untuk media kampanye sang kandidat, berita yang muncul adalah berita mengangkat sang kandidat dan mendeskreditkan lawan politik. Ia hidup memang tak bertahan lama, masa kontraknya hanya khusus untuk pemilihan kepala daerah. Sayangnya, tak ada sangsi bagi media tersebut. Dewan pers pun tak cukup gigi untuk memberikan teguran kecuali sebatas himbauan dan berakhir pada mekanisme pasar yang menentukan.
Hal lain lagi yang cukup menggelitik adalah soal profesionalisme. Pekerja media dianggap sebagai Profesi yang Profesional. Kalau menuruti sebuah definisi, Profesional adalah orang yang memiliki 3 hal, skill, knowledge dan attitude. Skill disini berarti adalah seseorang itu benar-benar ahli di bidangnya. Knowledge, tak hanya ahli di bidangnya, tapi ia juga menguasai, minimal tahu dan berwawasan tentang ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan bidangnya. Dan Attitude, bukan hanya pintar dan cerdas...tapi dia juga punya etika yang diterapkan dalam bidangnya. Tapi pada kenyataannya banyak Jurnalis yang tidak profesional. Bahkan banyak perusahaan pers yang menempatkan Jurnalisnya tidak memiliki profesionalisme.
Sebagai tenaga professional selayaknya Jurnalis yang dilahirkan memiliki pendidikan khusus kewartawanan, ada standar yang diberikan kepada orang yang memasuki dunia Jurnalis. Inilah kegamangan yang hingga kini belum terjawabkan. Kalau seorang guru ia harus memiliki gelar sarjana keguruan, atau setidaknya memiliki Akta 4. Kalau seorang dokter ia harus memiliki gelar dokter dan dokter specialis, kalau seorang pengacara ia harus memiliki kartu pengacaranya. Dan hal ini didukung oleh perusahaan yang membutuhkan tenaga mereka. Lihat saja, tidak ada rumah sakit yang mempekerjakan orang yang tidak memiliki kemampuan medis, kecuali bila ia seorang Cleaning service. Tidak ada kantor pengacara yang bergabung diassosiasinya bila seseorang tersebut belum memegang kartu pengacara atau setidaknya ia seorang sarjana hukum. Demikian juga di lembaga pendidikan, hal tersebut kini sudah mulai diberlakukan, di sekolah swasta sekalipun, guru harus memiliki minimal akta 4.
Kenyataan Jurnalis di negeri ini benar-benar menggelitik, banyak Jurnalis yang tidak memiliki keahlian menulis berita bahkan tidak memahami kaedah berita, apalagi melaksanakan etika. Banyak Sarjana specifikasi jurnalistik yang disetarakan dengan orang yang tidak mengenyam pendidikan Jurnalistik. Dan diperparah lagi banyak perusahaan pers tidak memberikan pelatihan dan pendidikan Jurnalistik kepada Jurnalisnya. Asal sudah berani, bisa ngemop, keluarlah kartu pers. Tak perlu dibayar mahal, atau malah banyak yang tidak dibayar, bahkan turut memberikan "setoran" ke perusahaan. Dan lebih naifnya lagi, ada prilaku sejumlah Jurnalis dan sepertinya diaminkan redaksional, yakni Jurnalis membentuk stringer-stringer untuk membantunya bekerja memburu informasi. Mereka tidak dibekali apa-apa, bahkan tak jarang harus memodali diri sendiri untuk menyediakan fasilitas. Mereka tidak diseleksi, asal bisa bekerjasama. Keberadaan mereka tidak diakui perusahaan, gaji didapat dari upah berita yang dibagi dari Jurnalis yang terdaftar, tidak ada asuransi, tapi mereka bekerja layaknya seorang Jurnalis.
Dewan pers, komisi penyiaran, organisasi pers, tugasnya hanya sebagai penonton yang sibuk menjerit, bila ribut terjadi pelanggaran, kesalahan dalam pemberitaan dan penyiaran. Sibuk menuntut kebebasan pers, kebebasan berekspresi. Alih-alih bila terjadi pengekangan dalam mengakses informasi, Jurnalis tak pernah menang. Undang-undang pers no 40 tahun 1999 tidak menjadi sacral untuk sejumlah persoalan Jurnalistik yang menggelitik. Pelemahan Jurnalis lewat analogi undang-undang membuat sejumlah kasus berujung pada perdamaian tanpa proses hukum yang panjang dan melelahkan. UU Pers terlalu mahal untuk dijadikan salah satu pasal penjeratan.
Yah, Jurnalistik dunia yang masih menggelitik, bila aktivis dan para penggiat demokrasi masih tetap diam ditengah profesi Jurnalis masih terkebiri, bukan tidak mungkin keterbukaan informasi masih menjadi bahan lawakan dalam dagelan yang kian melelahkan.* **
Rika Suartiningsih
Penulis adalah Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, bekerja di Radio Kiss FM
3.30.2010
Usulkan 1 April Hari Penyiaran
Suara Merdeka
30 Maret 2010
SEMARANG - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng menggagas 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional. Sekaligus meminta Sri Mangkunegara VII sebagai Bapak Penyiaran.
Sebagai puncaknya pada tanggal tersebut akan dilakukan deklarasi secara nasional yang dipusatkan di Solo. Wakil Ketua KPID Jateng Najahan Musyafak mengatakan, usulan tersebut sudah disampaikan pada Menkominfo Tifatul Sembiring.
Harapannya, pemerintah bisa membahas sekaligus menetapkannya. Usulan tersebut juga telah mendapatkan dukungan dari KPID lain di antaranya Yogyakarta, Jabar, Jatim, Bali, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.
’’Data-data sudah kami kumpulkan dan hari ini (kemarin), kami diundang Menkominfo untuk paparan,’’ ungkap dia kepada wartawan didampingi Ketua KPID Jateng Budi ’’Wess’’ Sudaryanto, dan anggota Retno Mawarini dan Sosiawan, di kantor KPID Jl Tri Lomba Juang, Semarang, Minggu (28/3).
Najahan menuturkan, sudah saatnya Indonesia memiliki hari penyiaran. Selama ini, hanya ada hari jadi RRI pada 11 September dan TVRI 24 Agustus. Ditilik dari perkembangan sejarah bangsa, pada 1 April merupakan cikal bakal berdirinya sebuah lembaga penyiaran yakni Solosche Radio Vereeniging atau SRV. Resmi berdiri 1 April 1933, diprakarsai oleh Sri Mangkunegara VII di Pura Mangkunegaran.
Diskusi Sejarah Diterangkan, SRV memang bukan stasiun radio pertama saat itu. Sebelumnya telah ada Bataviasche Radio Vereeniging (BRV) pada 1925 di Jakarta dan Radio Malabar di Bandung sekitar awal 1920-an.
Menurut dia, gagasan tersebut tercetus sudah lama. Hari Wiryawan yang sekarang menjabat sebagai anggota KPID Jateng, lebih dari lima tahun mengumpulkan data-data baik arsip, situs maupun pelaku untuk menguatkan gagasan tersebut. ’’Gesang dan Waljinah merupakan mantan penyiar SRV. Beliau mendukung penuh gagasan adanya hari penyiaran,’’ lanjutnya.
Untuk menguatkan gagasan itu, pada Rabu (31/3), akan digelar diskusi sejarah penyiaran yang menghadirkan sejumlah pakar seperti Sudarmono (sejarawan), Asvi Warman Adam (LIPI), dan Parni Hadi (Dirut RRI). (H37,H23-60)
30 Maret 2010
SEMARANG - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng menggagas 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional. Sekaligus meminta Sri Mangkunegara VII sebagai Bapak Penyiaran.
Sebagai puncaknya pada tanggal tersebut akan dilakukan deklarasi secara nasional yang dipusatkan di Solo. Wakil Ketua KPID Jateng Najahan Musyafak mengatakan, usulan tersebut sudah disampaikan pada Menkominfo Tifatul Sembiring.
Harapannya, pemerintah bisa membahas sekaligus menetapkannya. Usulan tersebut juga telah mendapatkan dukungan dari KPID lain di antaranya Yogyakarta, Jabar, Jatim, Bali, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.
’’Data-data sudah kami kumpulkan dan hari ini (kemarin), kami diundang Menkominfo untuk paparan,’’ ungkap dia kepada wartawan didampingi Ketua KPID Jateng Budi ’’Wess’’ Sudaryanto, dan anggota Retno Mawarini dan Sosiawan, di kantor KPID Jl Tri Lomba Juang, Semarang, Minggu (28/3).
Najahan menuturkan, sudah saatnya Indonesia memiliki hari penyiaran. Selama ini, hanya ada hari jadi RRI pada 11 September dan TVRI 24 Agustus. Ditilik dari perkembangan sejarah bangsa, pada 1 April merupakan cikal bakal berdirinya sebuah lembaga penyiaran yakni Solosche Radio Vereeniging atau SRV. Resmi berdiri 1 April 1933, diprakarsai oleh Sri Mangkunegara VII di Pura Mangkunegaran.
Diskusi Sejarah Diterangkan, SRV memang bukan stasiun radio pertama saat itu. Sebelumnya telah ada Bataviasche Radio Vereeniging (BRV) pada 1925 di Jakarta dan Radio Malabar di Bandung sekitar awal 1920-an.
Menurut dia, gagasan tersebut tercetus sudah lama. Hari Wiryawan yang sekarang menjabat sebagai anggota KPID Jateng, lebih dari lima tahun mengumpulkan data-data baik arsip, situs maupun pelaku untuk menguatkan gagasan tersebut. ’’Gesang dan Waljinah merupakan mantan penyiar SRV. Beliau mendukung penuh gagasan adanya hari penyiaran,’’ lanjutnya.
Untuk menguatkan gagasan itu, pada Rabu (31/3), akan digelar diskusi sejarah penyiaran yang menghadirkan sejumlah pakar seperti Sudarmono (sejarawan), Asvi Warman Adam (LIPI), dan Parni Hadi (Dirut RRI). (H37,H23-60)
3.14.2010
Indonesian Radio Awards 2010
Penghargaan untuk karya-karya radio terbaik di Indonesia
Jusuf Ronodipuro Award untuk kategori Feature Jurnalistik
Ken Sudarto Award untuk kategori Iklan Komersil, Iklan Layanan Masyarakat,
dan Promo Program
Penghargaan khusus untuk Drama Radio Terbaik
Kirimkan karya-karya radio terbaik Anda untuk mengikuti kompetisi ini,
dengan ketentuan umum:
Tema bebas
Karya disiarkan dalam periode 1 Januari 2009 sampai dengan 15 Maret 2010
Khusus untuk kategori Drama Radio, disiarkan dalam periode 1 Januari 2008
sampai 15 Maret 2010
Pengiriman karya paling lambat 30 Maret 2010 (cap pos) di alamat:
Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara
Jl. Utan Kayu 68H, Jakarta 13120
Lihat ketentuan lomba per kategori di www.ppmn.or.id
Pengumuman dan penyerahan penghargaan untuk pemenang akan diadakan di
Jakarta pada 6 Mei 2010.
Jusuf Ronodipuro Award untuk kategori Feature Jurnalistik
Ken Sudarto Award untuk kategori Iklan Komersil, Iklan Layanan Masyarakat,
dan Promo Program
Penghargaan khusus untuk Drama Radio Terbaik
Kirimkan karya-karya radio terbaik Anda untuk mengikuti kompetisi ini,
dengan ketentuan umum:
Tema bebas
Karya disiarkan dalam periode 1 Januari 2009 sampai dengan 15 Maret 2010
Khusus untuk kategori Drama Radio, disiarkan dalam periode 1 Januari 2008
sampai 15 Maret 2010
Pengiriman karya paling lambat 30 Maret 2010 (cap pos) di alamat:
Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara
Jl. Utan Kayu 68H, Jakarta 13120
Lihat ketentuan lomba per kategori di www.ppmn.or.id
Pengumuman dan penyerahan penghargaan untuk pemenang akan diadakan di
Jakarta pada 6 Mei 2010.
Langganan:
Postingan (Atom)
